regentrenaldo
VisitingCardBlogger

Saya Segera Kembali

Mohon maaf Blog Regent Renaldo sedang dalam perawatan. Untuk program penjualan sederhana dengan Microsoft Excel silakan kunjungi: www.NotaRG.com > The Blog of Property: MandiriSemesta.com

Kasus Sedot Pulsa Sering Dicuekin

Berita tanggal : 11/10/2011

Jakarta – Dalam kasus penyedotan pulsa pelanggan yang kian marak, Kemenkominfo dan BRTI seharusnya lebih bertaji menindaknya. Namun kenyataan pahit kembali terjadi.
Sewajarnya, Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) maupun Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) membela masyarakat yang dirugikan. Namun kenyataan, beberapa pernyataan Kemkominfo maupun BRTI sangat mengecewakan.
Lembaga pemerintah ini tampak enggan menindak Operator Selular yang sewajarnya ikut bertanggungjawab atas kasus penyedotan pulsa ini. Baru-baru ini, Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, “Itu tidak benar dan harus ditindak jika terbukti. Itu kan melanggar hukum, mengambil uang orang, mengambil pulsa orang, akan dihukum sesuai KUHP”.
Pengamat telematika Abimanyu Wachjoewidajat menilai, hal tersebut sangat jelas menandakan, tindakan tegas yang akan diambil hanya sekadar ‘direncanakan’ jika sudah banyak masyarakat ‘melapor’ dan bentuk konkrit tindakan tegas itu pun tak jelas.
Dari sudut telematika, tindakan Kemkominfo dinilai terlalu lambat jika menunggu banyak laporan muncul. Hal ini juga jelas mengesankan Kemenkominfo tak mengerti teknologi itu sendiri.
Pasalnya, tanpa perlu ada banyak pelaporan, pemeriksaan transaksi nakal bisa dilakukan karena tak memerlukan software khusus, cukup dengan otorisasi akses dan satu atau dua contoh kasus yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan beberapa baris perintah SQL pada database Operator Selular. “Sehingga Kemenkominfo bisa langsung menyaring transaksi nakal serupa dari seluruh operator selular,” papar pria yang akrab disapa Abah itu.
Seperti diketahui, Kemenkominfo perlu berkoordinasi dengan berbagai lembaga seperti kepolisian, YLKI dan lainnya untuk menindak kasus ini. “Bisa dibayangkan, proses pembuatan solusi makin panjang dan lama. Di satu sisi, pemerintah sibuk berkoordinasi dan bertemu, CP (Content Provider) ‘nakal’ sudah bisa ‘bersih-bersih’ sehingga terhindar dari pembuktian maupun tuntutan,” paparnya.
Menkominfo menyatakan, salah satu dari 5 poin yang ditetapkan dengan Operator Selular adalah, “60 CP sudah di-black list, para operator tak boleh lagi berbisnis dengan mereka”. Tindakan yang hanya membuat ‘blacklist’ CP nakal ini jelas menunjukkan, Kemenkominfo permisif pada CP.
Artinya, CP nakal yang sudah masuk daftar itu bisa dengan mudah mendaftarkan CP baru dengan nomor SMS Premium baru yang kemudian beroperasi kembali. Kasus penyedotan pulsa sendiri bukanlah hal baru, dan hingga kini memang belum ada solusi dari Kemenkominfo untuk membuat pelaku jera, papar Abah.
“Jika sejak dulu Kemenkominfo sudah mempunyai prosedur, regulasi dan perangkat hukum yang jelas, maka hal ini tidak akan terjadi kembali. Seharusnya pemerintah bisa langsung bertindak tanpa menunggu kasus menyebar luas terlebih dahulu,” ungkapnya.
Abah menilai, Kemenkominfo bisa tegas menerapkan aturan atas tiap kasus penyedotan pulsa. Misalnya, pulsa akan diganti 1000x kerugian, “Jadi, jika pelanggan rugi Rp2.000, maka penggantiannya Rp2 juta. Jika aturan ini ditetapkan, CP nakal tak akan muncul lagi dan masyarakat menjadi giat melapor karena jumlah nominalnya cukup pantas diperjuangkan”.
Untuk menghindari laporan palsu dari masyarakat sendiri, ketentuan yang sudah ada di UU ITE bisa diterapkan. Mengapa bisnis penyedotan pulsa ini terkesan dibiarkan sebelum akhirnya menyeruak ramai seperti saat ini?
Logikanya, jika dalam sehari ada satu pelanggan diperoleh Rp1.000 kemudian dikali kurang dari 10% dari total jumlah pelanggan di Indonesia, katakan 10 juta pelanggan, maka dalam satu hari, uang yang diperoleh CP dan Operator Selular bisa mencapai Rp10 miliar. Kemudian, kalikan sebulan, “Persentasi angka tersebut sangat menggiurkan bukan?,” ungkapnya.
Kali ini, Kemenkominfo harus benar-benar serius menindaklanjuti kasus ini dengan solusi tegas pada CP nakal serta membela masyarakat. “Jika tidak, maka jejak Kemenkominfo yang kelihatan kurang memihak pada pelayanan dan pembelaan masyarakat akan makin panjang,” tutupnya. [mdr]

sumber :  http://teknologi.inilah.com/read/detail/1783747/kasus-sedot-pulsa-sering-dicuekin
Sponsor :
> Download Program Penjualan Sederhana

Tidak ada komentar: